Masuk

Ingat Saya

Langkah Strategis (yang harus diambil) Pemerintah : Penguasaan Bahasa Resmi MEA, Kunci Ekonomi Berdikari Bangsa

 

Penulis : Muh Selastrio NIR

Keberhasilan Uni Eropa (UE) dalam menciptakan kawasan tunggal

terintegrasi banyak mengilhami anggota The Association of Southeast Asian

Nations (ASEAN). ASEAN sebagai gabungan dari sepuluh negara di Asia

Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filiphina, Brunei

Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) yang bervisi dasar yaitu,

memiliki pandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran,

serta terikat bersama dalam kemitraan pembangunan yang dinamis antara satu

dengan yang lain.

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk

membangun suatu “Masyarakat ASEAN” pada tahun 2020. Namun dalam

perkembangannya, para pemimpin Negara anggota mempertegas komitmennya dan

memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun

Perlu diketahui bahwa pembentukan Komunitas ASEAN 2015

berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu:

1. Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community)

2. Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan

3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural

Namun pada bab ini, akan berfokus pada poin ke-2 yaitu “Komunitas

Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)”, atau yang familiar dengan

sebutan MEA (Masyrakat Ekonmi ASEAN).

Community).

MEA sendiri bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi

yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan

regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus

bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta fasilitasnya kebebasan

pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Sehingga terjadinya aliran bebas barang,

jasa, dan tenaga kerja terlatih (skilled labour), serta aliran investasi yang lebih

Secara teoritis, integrasi ekonomi menjanjikan terjadinya peningkatan

kesejahteraan bagi anggotanya, melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar,

dorongan menuju efisiensi, dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi termasuk

terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Konsekuensi diberlakukannya MEA adalah terwujudnya liberalisasi

perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga terampil dan arus modal yang lebih

bebas. Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Bayu Krisnamurthi

mengklaim, bahwa 83 persen Indonesia telah siap menghadapi ASEAN Economic

Community 2015 (ekbis.sindonews.com/read/2013/07/29/34/766727/).

Hal tersebut, didukung oleh banyaknya hasil empiris yang menunjukkan

adanya hubungan positif antara integrasi ekonomi dunia dengan pertumbuhan

ekonomi, meskipun demikian, tidak sedikit pula yang berpendapat sebaliknya,

dimana menurut (Chia, 2011) integrasi ekonomi hanya memberi dampak positif

pada negara-negara yang lebih maju.

Para ekonom mengembangkan pengertian integrasi ekonomi dari berbagai

sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Jovanović (2011), secara ringkas

mendokumentasi berbagai pengertian integrasi yang berkembang, menyatakan

sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi (integrasi

negative) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan kepada lembaga bersama

(integrasi positif).

Selain itu, definisi konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi di

antara negara berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya

perbedaan dalam diskriminasi. Sugawara (2006) dan Arifin dkk. (2008),

menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi di mana dua kawasan menjadi satu

atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang

sama di antara dua kawasan tersebut.

Pengertian tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam terjadinya

pergerakan barang, jasa, maupun faktor produksi di antara dua kawasan serta

adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan barang dan jasa tersebut.

Umumnya integrasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana

sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya.

Dimana integrasi ekonomi merupakan pencabutan atau penghapusan hambatan-
hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian (negara). Secara

operasional, diartikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan

penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, prosedur. Instrumennya

meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan

kebijaksanaan ekonomi.

Bagi Indonesia MEA diibaratkan dua sisi mata uang, satu sisi merupakan

peluang yang dapat membawa manfaat bahkan berkah, sedangkan sisi lainnya

merupakan tantangan dan beban. Indonesia akan menjadi produsen yang banyak

mengekspor atau sebaliknya justru menjadi sasaran empuk para importir.

Jawabannya adalah pada bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi MEA itu

sendiri, khususnya kualitas sumber daya manusia sebagai subjek atau motor

penggerak dari pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan fakta (rill) dilapangan, jika ditinjau dari sektor barang (lokal),

mungkin kita masih bisa melakukan identifikasi (mana barang yang punya nilai

saing) secara cermat agar mendatangkan keuntungan pada era MEA nanti. Namun,

saat berbicara tentang jasa dan tenaga kerja terlatih (skilled labour), ceritanya lain

United Nations Development Programme (UNDP) mengembangkan sebuah

indikator komposit mengukur keberhasilan pengembangan sumber daya manusia

(SDM) yang disebut Human Development index (HDI) atau Indeks Pembangunan

manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting yang menunjukkan kesungguhan

dari setiap negara dalam mengembangkan kualitas SDM di negaranya masing-
masing secara adil dan merata.

Pengembangan kualitas SDM dan perubahannya diukur dari perkembangan

IPM dari waktu ke waktu. IPM terdiri dari tiga komponen utama yaitu; (1)

komponen kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir, (2)

komponen pendidikan yang diwakili oleh dua unsur yaitu angka melek huruf dan

rata-rata lama sekolah, dan (3) komponen standar hidup layak yang diwakili oleh

Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita. Rata-rata lama sekolah di setiap

negara digunakan angka partisipasi Kasar (APK) kombinasi dari 3 satuan

pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dari data ketiga komponen ini dihitung IPM setiap

negara dan menentukan peringkatnya. Peringkat IPM negara di ASEAN

berdasarkan data Human Development Report (UNDP 2013) diringkas pada

gambar berikut ini.

Gambar: Trend Indek Pembangunan Manusia di Negara ASEAN 1980-2012

1980 1990 2000 2005 2007 2010 2011 2012

Sumber: Human Development Report, UNDP 2013.

Data IPM tahun 2012 di atas menggambarkan bahwa Indonesia berada di

urutan 121 di antara 187 negara yang disurvei. Nilai tersebut memposisikan

Indonesia dari pembangunan manusia pada kelas menengah. Untuk kawasan

ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam yang menduduki peringkat 127,

Laos 138, Kamboja 138, dan Myanmar 140. Indonesia ada di urutan enam setelah

Singapura di urutan pertama dengan rangking 18 dunia. Disusul Brunei pada urutan

30, Malaysia 64, Thailand 103 dan Philipina di tempat kelima dengan peringkat 114

Berdasarkan data diatas, MEA yang diharapkan (pada awalnya) mampu

meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dengan negara maju lainnya.

Namun, tidak menutup hal ini justru membuka kompetisi yang semakin terbuka

diantara sesama anggota MEA itu sendiri. Olehnya, jika tidak memiliki strategi dan

keunggulan dalam menghadapi MEA , MEA hanya membawa kerugian dan kesia-
siaan bagi negara anggota MEA yang tak siap, termasuk Indonesia.

Perjanjian bersama yang akan dilaksanakan akhir tahun nanti ini,

sebenarnya masih menyisakan beberapa pertanyaan. Sudah sejauh manakah

kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Nyatanya, beberapa data

menyebutkan jumlah tenaga terdidik dan terlatih kita masih kalah jumlah dengan

negara tetangga. Hal tersebutlah yang sebenarnya dikhawatirkan. Maka perlulah

pemerintah memperbaiki berbagai hal dalam upaya menyambut MEA

Pemerintah mungkin telah melakukan bentuk preventif atauantisipasi pada

beberapa sektor seperti ketenagakerjaan, industri kreatif, serta mental bangsa.

Namun ada dua hal yang penting untuk diperjuangkan pemerintah saat ini yakni:

1. Menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN.

2. Membuat langkah strategis agar semua elemen bangsa, terukhusus pelaku

usaha (pribumi yang akan terlibat langsung pada MEA) dapat menggunakan

bahasa internasional (inggris) secara mumpuni.

Bahasa adalah kekayaan yang tak ternilai. Ungkapan tersebut pantas

disematkan kepada Bahasa Indonesia. Seperti diketahui, Bahasa Indonesia telah

mempersatukan banyaknya etnis di Indonesia, sejak ditasbihkan para pemuda pada

28 Oktober 1928 lalu. Setelah menyatukan Indonesia, diharapkan Bahasa Indonesia

mampu menjadi bahasa pemersatu ASEAN. Mengingat Bahasa Indonsia memiliki

penutur yang lebih banyak ketimbang negara ASEAN lainnya, serta Bahasa

Indonesia kini sudah banyak dipelajari oleh bangsa lain.

Adalah sebuah keuntungan untuk Indonesia , jika Bahasa Indonesia menjadi

bahasa resmi ASEAN. Dipakainya Bahasa Indonesia disemua negara ASEAN,

nantinya akan mempermudah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Selain itu, peraturan pemerintah mengenai kewajiban tenaga kerja asing untuk

menguasai Bahasa Indonesia juga akan berdampak mengurangi banjirnya tenaga

kerja asing, dan memberi kesempatan lebih bagi tenaga kerja Indonesia

memanfaatkan peluang bekerja di Indonesia maupun diluar negri.

Diakuinya Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN juga akan

membendung intervensi pengaruh negara maju lainnya kepada ASEAN. Sebagai

contoh, Jepang mampu menahan westernisasi dengan mempertahankan

kebudayaannya, termasuk bahasa mereka. Selain itu, Bahasa Indonesia akan

semakin kaya dan produktif.

Menyoal peran mahasiswa Indonesia di MEA nanti, bukanlah sesuatu yang

pantas jika mahasiswa, baru menyadari Indonesia akan menghadapi MEA pada

akhir tahun nanti, melainkan mahasiswa sudah harus mengoptimalkan potensi yang

ada, bagi dirinya serta bangsanya. Bisa dengan bergerak secara inovatif serta

merengkuh pengetahuan ilmu sebanyak-banyaknya tanpa melupakan Bahasa dan

kebudayaannya ditengah bercampurnya semua budaya negara ASEAN nantinya.

Kemudain, Jika Bahasa Indonesia/melayu tak berhasil menjadi bahasa

resmi MEA, maka Indonesia tidak lagi terlunta-lunta bahkan terseok-seok

persoalan bahasa. Sebab Pemerintah telah melaksanakan Winning Solution yang ke-

2 yaitu, Membuat langkah strategis agar semua elemen bangsa, terukhusus pelaku

usaha (pribumi yang akan terlibat langsung pada MEA) dapat menggunakan bahasa

internasional (inggris) secara mumpuni.

Sudah saatnya belajar bahasa asing tidak dipandang sebagai ancaman

terhadap keberadaan bahasa daerah dan nasional kita. Tentunya kita bisa

menempatkan kapan menggunakan bahasa daerah, kapan berbahasa Indonesia dan

kapan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sudah menjadi lingua franca

globalisasi bukanlah dipelajari sebagai alat pengembangan diri, namun posisinya

sebagai alat yang penting dalam ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, berbahasa

Inggris karena alasan ekonomi.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang masyarakatnya bekerja keras

untuk belajar dan bisa bahasa Inggris. China, Rusia dan Brazil yang bukan negara

berbahasa Inggris, masyarakatnya percaya kemampuan berbahasa Inggris

membawa mereka pada kesempatan baru di dalam negeri dan bahkan luar negeri.

Seorang peneliti dari EF Research, Christopher McCormick, dalam sebuah

penelitiannya menjelaskan negara-negara dengan bahasa Inggris yang lebih baik

berakibat pada ekonomi yang lebih baik. Dia menepatkan posisi Singapura sebagai

contoh negara dengan English Proficiency Index (EPI) tinggi, dengan gross

national income per kapita yang juga tinggi, jauh di atas Brazil dan India.

Pertimbangan lainnya adalah saat ini pemimpin bisnis memilih negara mana

yang masyarakatnya berusaha memperbaiki kemampuan bahasa Inggris untuk

menarik investasi global seperti bisnis yang akan mereka lakukan, di negara mana

mereka bisa merekrut orang-orang yang bisa bekerja untuk sebuah lingkungan

internasional dan di negara mana mereka bisa merelokasi karyawan mereka yang

penutur bahasa Inggris.

Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang harus segera dijawab dan direbut

sebagai kesempatan oleh Indonesia, karena tentunya di antara negara ASEAN

Indonesia harus bersaing dengan Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Posisi Indonesia dibanding dengan negara ASEAN lainnya dari sisi EPI-nya

menurut penelitian berada pada posisi ketiga. EPI tertinggi Malaysia dan kedua

Singapura, diikuti Vietnam, Thailand dan Kamboja. Indonesia berada pada posisi

berbahasa Inggris berkemampuan sedang, Malaysia dan Singapura pada posisi

berbahasa Inggris dengan kemampuan tinggi (swedishwire.com/business/18755-

sweden-tops-english-language-skills-ranking).

Keberadaan posisi EPI tersebut tentunya kurang lebih menggambarkan

bagaimana iklim investasi bisnis di ASEAN. Investasi banyak masuk melalui

Malaysia dan Singapura daripada Indonesia.

Sudah saatnya pada momentum MEA 2015 dan ke depan, Indonesia dikenal

sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya sudah mengerti, paham dan bisa

berbahasa Inggris.

Hal awal yang harus dilakukan adalah membudayakan bahasa Inggris di

kantor-kantor dan institusi pendidikan. Hal ini akan berakibat pada kesempatan bagi

masyarakat Indonesia untuk mengakses pendidikan, teknologi dan bisnis

internasional yang lebih baik.

Membudayakan (tahu letak dan kapan penggunaan) bahasa Inggris perlu

diperjuangkan bersama oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa karena bahasa

Inggris adalah The Sine Qua Non Of Global Business Today.

Dengan demikian, Indonesia akan keluar dan tampil sebagai negara yang

lebih daik dan mertabat serta mendapat kebaikan dari Tuhan Pencipta Alam

Semesta pada momentum MEA kali ini.

DAFTAR PUSTAKA/BACAAN

Arifin, Samsul., dkk (Ed)., 2008, Masarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015: Memperkuat

Sinergi ASEAN di Tengah Kompetensi Global, Bank Indonesia, PT Elek

Media Komputindo, Jakarta.

Chia, Siow Yue., 2011, Association of Southeast Asian Nations Economic

Integration: Development and Challenges. Asian Economic Policy Forum. 6

(1). 43–63.

————, 2013, The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and

Prospects. Asian Development Bank Institute, Working Paper Series, No. 440-

October 2013

Human Development Report: UNDP., 2013, The Rise of the South Human Progress in

a Diverse World, Human Development Report Office.

Jovanović, Miroslav N., 1998, International Economic Integration Limits and

Prospects, London: Routledge.

————, Ed., 2011, International Handbook on the Economics of Integration,

Volume II. UK: Edward Elgar.

Sugawara, Junichi., 2006, The FTAAP and Economic Integration in East Asia:

Japan’s Approach to Regionalism and US Engagement in East Asia, Mizuho

Research Institute, 2006. http://www.mizuho-
ri.co.jp/research/economics/pdf/rp/MRP0702.pdf, 10 Agustus 2011.

World Development Indicators, 2014. http://data.worldbank.org/ diakses: tanggal

15/Agustus/2014.

http://ekbis.sindonews.com/read/2013/07/29/34/766727/wamendag-83-indonesia-
siap-hadapi-aec-2015

http://www.swedishwire.com/business/18755-sweden-tops-english-language-skills-
ranking

Dengan